Terlepas dari kuatnya konfigurasi politik elit yang membelit setiap aksi mahasiswa, sejarah telah mengakui bahwa aksi mereka sukses menggulung rezim otoritarian yang dinilai telah melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tuntutan reformasi. Menjadi bukti sejarah bahwa mahasiswa banyak berperan dalam mendewasakan kehidupan bernegara untuk menjadi bangsa yang waras (demokratis-red).
Kerusuhan besar yang dipelopori oleh mahasiswa saat itu, telah menghilangkan banyak nyawa. Negara yang seharusnya menggaransi keselamatan jiwa rakyatnya serta memberikan ruang aspirasi kepadanya. Justru membungkam bahkan melenyapkan aktor-aktor demonstran yang diendus oleh penguasa sebagai penyebab kerusuhan. Dalam konteks inilah, para pengamat politik, aktivis dan masyarakat yang kritis menyebut era Soeharto sebagai rezim militer yang antikritik.
Jika kita mau cermat menilai dinamika hubungan antara mahasiswa dengan pemerintah, relasi keduanya telah berperan dalam membentuk ekosistem demokrasi di Indonesia. Aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan wujud refleksi kritis mereka terhadap kinerja pemerintah.
Adhie Massardi, seorang pengamat politik mengilustrasikan bentuk ideal relasi mahasiswa dengan pemerintah ibarat angin dan pohon. Bila mahasiswa angin, pemerintah adalah pohon. Pohon membutuhkan angin untuk membersihkan dahan kering dan daun yang menguning. Dahan kering, daun menguning adalah organ pohon yang sudah kehilangan fungsi utamanya; sebagai penyangga buah dan berfotosintesis. Angin juga membantu proses penyerbukan sehingga pohon pemerintah menghasilkan buah manfaat yang bisa dimakan oleh orang yang bernaung di bawahnya.
Angin kampus memang bukan bagian dari organ pohon pemerintah. Dalam sebuah ekosistem demokrasi, angin kampus tidak sendirian. Sebab, terdapat parlemen oposisi yang bisa berperan sebagai kumbang atau kupu-kupu. Juga ada pers dan institusi lainnya yang turut merontokkan dahan dan daun kering yang merusak struktur pohon pemerintah.
Pohon besar Orde Baru tampaknya tidak memahami betul ekosistem demokrasi ini. Dosis pestisida politik yang disemprotkan terlalu banyak. Sehingga, selain hama yang mati, seluruh spesies yang banyak membantu merindangkan pohon pemerintah pun ikut mati.
Setelah hampir delapan belas tahun momentum reformasi, banyak yang mempertanyakan arah gerakan mahasiswa. Memang benar, mereka telah menggelar pertemuan mahasiswa dari level regional hingga level nasional. Reorganisasi kepemimpinan setiap tahun dilakukan. Tak jarang, demonstrasi dengan berbagai tuntutan kepada penguasa menjadi ‘makanan penutup’ setiap momen pertemuan mahasiswa.
Jika rezim Orde Baru begitu ketat menyumbat kebebasan bersuara, rezim setelahnya telah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bebas bersuara. Mahasiswa sebenarnya memahami ‘peluang emas’ ini. Namun, hingga kini, belum ada terobosan cemerlang yang digagas oleh mahasiswa untuk survive dalam belantara demokrasi.
Sebagian besar kelompok mahasiswa mengambil peran dalam era kebebasan bersuara ini dengan menonjolkan identitas primordialnya. Pada akhirnya suara mahasiswa di mata penguasa menjadi sumbang; tidak utuh sebagai kesatuan refleksi kritis mahasiswa Indonesia terhadap situasi politik mutakhir. Belum lagi potensi tunggangan politik elit yang akan menumpulkan idealisme mahasiswa sebagai spesies pengontrol.
Idealnya, seperti pernyataan Adhie Massardi di atas. Relasi mahasiswa dan pemerintah bak angin dan pohon. Sewaktu-waktu angin kampus berhembus sepoi-sepoi merontokkan daun dan dahan kering. Membuat orang yang berteduh di bawahnya merasa nyaman. Pada momentum yang lain, angin kampus bisa berubah menjadi angin ribut yang mampu menumbangkan pohon pemerintah sekaligus membuat gelisah orang yang bernaung di bawahnya.
(Siham_Invest).