lpminvest.com– Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang menggelar seminar bertajuk “Politik Cerdas Menuju Indonesia Emas”. Senin, (18/02/19).
Seminar yang diadakan di Auditorium I Lantai I Kampus I UIN Walisongo ini merupakan bagian dari acara pelantikan pengurus baru SEMA FEBI 2019.
Adapun narasumber yang diundang dari pengamat politik, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jateng.
Pengamat politik Nur Syamsuddin menuturkan, black campaign yang beredar di media sosial dapat menjadi pembelajaran politik yang tidak baik bagi masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang tidak damai.
“Di dalam pemilu pasti ada kontestasi yang sangat ketat, seakan-akan warga Indonesia terbelah menjadi dua, ketika sudah masuk dengan sosmed maka bisa jadi memecah perdamaian,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang tersebut.
Ia menambahkan, dari data yang terdapat di website resmi Kominfo, jumlah media resmi yang terdaftar dan memiliki kewenangan untuk menginfokan seputar Pemilu adalah 300 media. Namun ternyata hampir 2700-an media yang turut menginfokan.
Untuk menghindari terjadinya black campaign yang berkelanjutan di kalangan milenial, Nur Syamsuddin menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut. “Pertama dari pihak penegak hukum seperti Bawaslu atau Polri. Kedua masyarakat harus melaporkan dan mengadukan. Ketiga, cerdaslah bersosial media,” terangnya.
Ia juga menghimbau agar mahasiswa dapat lebih memainkan perannya dalam mengubah mindset masyarakat untuk menyebarkan hal-hal positif di tahun politik ini. Sehingga diharapkan dapat tercipta pemilu yang damai. “Karena dengan positif akan menimbulkan perdamaian,” pungkasnya.
Adapun dengan banyaknya pemilih pemula dari mahasiswa rantau, anggota KPU Jateng M. Taufiqurrahman menjelaskan bahwa kini mereka dapat melakukan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dimana mereka tinggal.
“Apabila adik-adik pindah memilih, dan karena adik-adik bukan asli sini, maka cuma dapat satu surat suara yaitu presiden atau ditambah DPD bagi provinsinya masih sama,” pungkas pria berkacamata itu. (Alief_[i])
