Presiden DEMA UIN Walisongo: Jangan Ada Mahar di Pemilihan Rektor
- account_circle admin1
- calendar_month Ming, 24 Mar 2019
- visibility 349
- comment 0 komentar
Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
lpminvest.com – Beberapa hari yang lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Muchammad Romahurmuziy atau yang kerap disapa Gus Romy.
OTT tersebut dilakukan atas dugaan kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). KPK menggeladah kantor Kemenag dan menyita sejumlah uang. Setelah KPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kasus tersebut ternyata menyeret beberapa nama lain dan menyebutkan adanya dugaan kasus suap dalam pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi di bawah naungan Kemenag.
Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo Semarang, Pryo Ihsan Aji sangat menyesalkan dan mengecam kasus yang menyeret nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
“Semoga kasus ini bisa diusut tuntas sampai keakar-akarnya, karena jual beli jabatan itu hal yang sangat memalukan dan saya mengecamnya. Sudah jelas diajarkan agama Islam suap menyuap itu dilarang,” terangnya saat diwawancarai via Whatsapp. Sabtu, (23/03/2019).
Melihat hal tersebut, mengingat di UIN Walisongo sendiri kini juga tengah melakukan penjaringan calon rektor, Pryo berharap agar nantinya proses pemilihan rektor dapat berjalan transparan dan tidak ada mahar di balik jabatan tersebut.
“Jangan ada mahar dalam pemilihan Rektor di UIN Walisongo nanti. Karena kampus ini perlu orang-orang yang jujur, mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk memimpin kampus kita dan memajukan pendidikan terutama di Jawa Tengah,” tutur pria asal Ponorogo itu.
Pryo mengatakan, saat ini beberapa kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) di berbagai daerah sedang bergerak turun ke jalan sebagai bentuk sikap atas kasus jual beli jabatan di Kemenag.
Ia berharap pasca OTT tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin harus bisa melakukan transparansi dan menindak dengan tegas kasus tersebut.
“Perlu adanya revitalisasi Kementerian Agama dari tingkat pusat sampai daerah dan Menteri Agama harus tegas dalam menyikapi kasus ini,” tegasnya. (Gozali_[i])
- Penulis: admin1
Saat ini belum ada komentar