Serukan Aksi Oposisi Menjaga Demokrasi, PMII UIN Walisongo Layangkan Press Release, Aksi dan Diskusi

lpminvest.com –  PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang mengadakan diskusi dalam rangka seruan aksi dan pernyataan sikap atas keberpihakan presiden pada pemilu kali ini, Minggu (04/02/2024). Pada kegiatan tersebut, PMII komisariat UIN Walisongo turut menggandeng beberapa organisasi yang juga menyoroti isu terkait seperti Aliansi Mahasiswa Walisongo, Aksi Kamisan Semarang, termasuk juga Maring Institute.

Meskipun sempat diguyur hujan, para peserta tetap antusias mengikuti diskusi yang bertempat di Landmark, meskipun akhirnya harus berpindah ke pendopo Fakultas Ekonomi Bisnis (FEBI). Dengan dikeluarkannya press release yang menjelaskan bahwa tindakan presiden Joko Widodo pada 24 januari 2024 telah menunjukkan sikap yang tidak netral dan secara tidak langsung telah ikut campur dalam proses pemilu. Hal tersebut telah melanggar konstitusi negara pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar1945 tentang netralitas presiden.

Terdapat beberapa tuntutan yang diangkat dalam aksi tersebut, di antaranya menuntut presiden untuk menjadi negarawan sejati yang tidak menggunakan kekuasaan demi kepentingan keluarga; menuntut presiden serta seluruh aparatur pemerintah untuk kembali pada azas demokrasi dengan menghentikan praktek korupsi, kolusi serta nepotisme; menuntut presiden untuk setia berpihak pada kehendak rakyat ketimbang oligarki.

Suasana seruan aksi diskusi di depan Dekanat FEBI.

Rakhan Syafik koordinator biro sosial dan politik PK PMII UIN Walisongo Semarang, menyebutkan bahwa diskusi ini dilatarbelakangi dengan melihat alur perpolitikan Indonesia, khususnya menjelang pemilu yang mulai kehilangan nilai-nilai demokratis.

“Gerakan mahasiswa hari ini bukan aksi partisan apalagi bayaran, tetapi gerakan yang berangkat dari keresahan sahabat-sahabati PMII Komisariat UIN Walisongo ketika melihat alur perpolitikan Indonesia kali ini,” tutur Rakhan.

Alfian, anggota Aliansi Mahasiswa Walisongo juga mengungkapkan bahwa ketimpangan tersebut menjadi permasalahan yang pelik ketika pemegang kekuasaan tidak diimbangi dengan pihak oposisi, sehingga kebijakan yang diambil mengarah kepada kepentingan pihak tertentu.

“Peta politik Indonesia saat ini terjadi kegemukan dalam koalisi, yang tadinya oposisi bergabung ke pihak penguasa, sehingga terjadi ketimpangan yang jelas,” ungkap Alfian.

Penulis : Alvinaditya

Editor/Redaktur : Tim Redaksi LPM Invest