MABA Sampaikan Keluhan Fasilitas Pada Konsolidasi Akbar Usut Tuntas Kebijakan Ma’had

Ma’had Jamiyah Walisongo

lpminvest.com- Kebijakan wajib ma’had bagi Mahasiswa Baru (MABA) 2023 menuai banyak kontroversi. Banyak keluhan dari MABA yang terus bermunculan, salah satunya terkait fasilitas yang diterima tidak sesuai dengan nominal yang mereka bayarkan. Pada konsolidasi yang diselenggarakan oleh DEMA-U & SEMA-U bersama Aliansi Mahasiswa Walisongo menjadi wadah bagi MABA untuk mengutarakan keluhannya selama tinggal di ma’had maupun pondok mitra. Konsolidasi tersebut dilaksanakan pada Selasa, (08/08/2023) bertempat di belakang gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UIN Walisongo.

Keluhan yang pertama, muncul dari mahasiswa selaku santri Ma’had Jam’iyah UIN Walisongo. Salah satu mahasiswa bernama OP (nama samaran) menyampaikan banyak keluhan terkait fasilitas yang ada di ma’had. Ia mengungkapkan terkait masalah fasilitas yang kurang memadai, seperti korden yang tidak ada, dan sulitnya air di ma’had baru gedung Tower B.

“Terkait di kamarku itu nggak ada korden, karena tau juga kan kalau kamar perempuan itu harusnya tertutup. Juga terkait air, padahal air penting banget buat mandi, wudhu segala macam. Di kamarku lantai 7 tower B air nggak ada, jadi kami harus ke lantai bawah dulu yang itu juga jauh,” ujar OP.

Tidak hanya itu, OP juga menambahkan keluhannya terkait wajib laundry, toilet yang kotor, bahkan tidak boleh mencuci wadah makan di wastafel.

“Ini lo disuruh wajib laundry padahal kita masih sehat, ngapain nggak nyuci sendiri aja. Toilet juga ada yang kotor, ini aku juga liat nggak boleh nyuci tepak atau wadah makan di wastafel,” tambahnya.

Keluhan yang kedua, datang dari mahasiswa yang bernama KS (nama samaran), ia merupakan mahasiswa Tekhnologi Informatika (TI) yang ditempatkan di pondok A* yang bermitra  dengan UIN Walisongo. Ia menuturkan bahwa fasilitas yang didapatkan kurang. Seperti tidak ada Wifi, bantal, satu kamar berisi kurang lebih 50 orang sedangkan kasur yang diberikan hanya 30 kasur dan mendapatkan lemari yang keropos. Menurutnya dengan membayar senilai 3 juta dan mendapatkan fasilitas yang seperti itu, sangat tidak masuk akal.

“Enggak ada Wifi, enggak ada bantal, kasurpun ya cuman hanya ada 30 kasur itu yang buat santri di mitra tapi didalam satu kamar itu ada kurang lebih 50 orang. Terus juga ada yang dapet lemari tingginya cuman 3 sekat, dan itu lemari-lemari kayu yang udah keropos. Kalau misalkan 3 juta itu, itu lebih enggak masuk akal tuh”,” terangnya pada Tim LPM Invest.

Kemudian hasil dari konsolidasi ini akan dilakukan aksi online berupa menaikan hastag UINWSKacau di media sosial dan aksi offline yang akan dilaksanakan pada Rabu (09/08/2023) di gedung Rektorat.

Tuntutan yang akan dibawakan yaitu :
1. Pembatalan kewajiban ma’had dan pondok mitra.
2. Pengembalian uang ma’had.
3. Transparansi penggunaan anggaran ma’had 3 juta.