Cegah Resesi, Pemerintah Racik Tiga Strategi

Oleh: Nabila Baitul Izza

Bukan rahasia umum lagi bahwa ekonomi dunia saat ini sedang mengalami kemerosotan. Bahkan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah mengalami resesi. Hal ini tentu menjadi momok tersendiri bagi Indonesia karena tetangganya sudah mengalami resesi terlebih dahulu. Dilansir dari cnbcindonesia.com, keadaan ekonomi Indonesia hampir mengalami resesi dan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kita masih punya waktu sekitar satu bulan untuk menentukan arah ekonomi Indonesia.

Kuartal III tahun 2020, ekonomi Indonesia akan menentukan arah tujunya yaitu apakah resmi mengalami resesi atau justru pulih kembali. Sebagai warga negara Indonesia yang menjiwai rasa nasionalisme, tentu kita berharap arah ekonomi kedepan nantinya akan baik-baik saja atau bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Definisi umum resesi adalah penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah selama enam bulanan berturut-turut, atau dua kuartal secara beruntun. Indikator yang dilihat selain PDB yaitu produk industri dan tingkat pengangguran.

Urutan sederhananya, ketika pandemi seperti saat ini adalah rumah tangga tidak bisa menghasilkan pendapatan secara maksimal lalu menurunkan daya belinya. Daya beli yang kurang mengakibatkan produksi dari sebuah rumah produksi mengalami kelesuan pula. Imbasnya, para pekerja dipotong gajinya bahkan sampai kehilangan kontrak kerjanya. Jika hal itu terus menerus terjadi, maka harga produk sekaligus pendapatan masyarakat mengalami penurunan dan PDB menjadi turun pula. Itulah sebab terjadinya resesi.

Langkah Pemerintah Indonesia untuk Menghindari Resesi

Mengutip dari cnnindonesia.com disebutkan bahwa Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut kuartal ketiga yang akan berakhir pada September 2020 menjadi kunci bagi Indonesia terhindar dari ancaman resesi. Tiga strategi yang diterapkan untuk menghindari jurang resesi ekonomi diantaranya yaitu:  pertama, akselerasi eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kedua, mendorong konsumsi pemerintah juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Ketiga, yakni mendorong konsumsi masyarakat. Salah satunya adalah dengan mempercepat belanja bantuan sosial (bansos).

Pemerintah Indonesia cukup tanggap dalam menghindar dari resesi ekonomi nasional. Hal tersebut ditandai dengan cairnya bantuan kebutuhan pangan seperti beras, buah, kacang-kacangan, dan telur bagi keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) konsisten setiap bulannya sejak beberapa bulan lalu. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan dan terdaftar sebagai penerima. BLT didistribusikan kepada masyarakat dalam rangka menyuntik perputaran ekonomi agar terus meroda.

Tidak hanya PKH dan BLT saja yang menjadi alternatif pemerintah untuk terus menggerakkan roda perekonomian. Baru-baru ini pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan insentif sebesar Rp. 600 ribu bagi karyawan yang bergaji di bawah 5 juta rupiah per-bulan dan yang memenuhi kriteria. Hingga hari ini, sebagian sudah mendapatkannya dan yang lainnya belum cair.

Program pemulihan ekonomi nasional adalah sebuah upaya pemerintah untuk menekan dampak Covid-19. Beberapa program yang berjalan paa bulan Agustus dapat dilangsir dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia diantaranya yakni dukungan UMKM sebesar Rp 32,5 T yang meliputi penempatan dana, pembiayaan insentif LPDB, subsidi bunga UMKM. Selain itu pemerintah juga memberikan Rp 16,6 T dana untuk insentif usaha yang meliputi PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsungran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan.

Dari sisi kesehatan pemerintah menggelontorkan Rp 7,11 T untuk insentif kesehatan pusat dan daerah, santunan kematian, gugus tugas, insentif pajak kesehatan. Sedangkan dana Rp 86,5 T digunakan untuk program perlindungan sosial yang meliputi 10 Juta keluarga penerima PKH, 20 Juta keluarga penerima kartu sembako, 31,2 Juta rumah tangga penerima diskon listrik, 9 Juta keluarga penerima Bantuan Tunai non Jabodetabek, 1,9 Juta keluarga penerima Bansos Sembako Jabodetabek, 11 Juta keluarga penerima BLT Dana Desa, 5,6 Juta penerima Kartu Pra Kerja.

Adapun Rp 8,6 T untuk program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meliputi padat karya K/L, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Masyarakat Indonesia secara luas berharap agar semuanya kembali seperti sedia kala. Baik sektor ekonomi maupun kesehatan yang terpenting. Berharap roda ekonomi terus berjalan dan berkurangnya pengangguran. Selain itu supaya bantuan-bantuan yang dikeluarkan pemerintah untuk kesejahteraan di tengah pandemi bijak dimanfaatkan oleh penerimanya.